Ingin Ganti Nama? Hubungi Jasa Ganti Nama

 

 

Seringkali anda temui ada permasalahan seorang penduduk yang punya kemauan untuk Ganti nama di pengadilan, dapat jadi sebab ada satu urusan yang menciptakan yang bersangkutan guna merubah nama pada kartu identitasnya.

 

Sebelum era Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-Ktp, proses penggantian atau evolusi nama ini tidak sesulit kini ini, sebab pada masa tersebut data-data kependudukan belum berbasis pada satu nama satu identitas, satu nomor induk kependudukan. Jadi tidak sedikit di temui penduduk yang nama pada Kartu Identitas bertolak belakang dengan nama pada identitas yang lain, sebagai misal nama pada KTP bertolak belakang dengan nama pada sertifikat tanah.

 

Namun seiring dengan pertumbuhan jaman, mulai di atur sistem data kependudukan dengan berbasis pada nomor induk kependudukan atau tidak jarang di singkat dengan NIK. Jadi meskipun telah berganti nama atau beralih domisili NIK yang dipakai sama dengan sebelum ada evolusi data baik nama maupun alamat.

 

Penggantian nama tersebut ditata dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

Seorang bayi laki-laki dengan nama Kusno Sosrodihardjo bermunculan lebih dari satu abad lalu, pada tepatnya tanggal 6 Juni 1901. Saat ini, barangkali masih terdapat orang yang tidak mengenal siapa tersebut Kusno. Ia lebih dikenal dengan nama Sukarno, Presiden kesatu Republik Indonesia.

 

Sukarno hanyalah salah satu misal orang Indonesia yang mengubah namanya. Kini, selang lebih dari satu abad sesudah Sukarno, gejala mengubah nama masih tidak sedikit terjadi.

Banyak dalil mengapa seseorang mengemukakan permohonan penggantian nama. Mulai dari hal pekerjaan, memudahkan pengurusan administrasi, sampai urusan hoki.

Lalu, apa saja yang mesti dilaksanakan oleh seseorang bila hendak mengganti namanya?

Penggantian nama tersebut ditata dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengganti nama pada hakikatnya mengubah identitas dalam akta kelahiran. Aturan tersebut menjelaskan bahwa bila seseorang hendak mengajukan penggantian nama, maka mesti mengemukakan ke pengadilan negeri setempat.

 

Mengutip dari laman Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat sejumlah syarat yang mesti disiapkan sebelum mengemukakan gugatan. Di antaranya merupakan:

  1. Surat Permohonan, bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh Pemohon (dicopy 2 eks)
  2. Foto copy KTP Pemohon sejumlah 1 (satu) lembar
  3. Foto copy KK Pemohon sejumlah 1 (satu) lembar
  4. Foto copy Akta Nikah sejumlah 1 (satu) lembar
  5. Foto copy Ijazah (jika terdapat hubungan dengan ijazah) sejumlah 1 (satu) lembar
  6. Foto copy Akta Kelahiran sejumlah 1 (satu) lembar
  7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, setiap sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai)

Untuk poin 2 hingga dengan poin 6 distempel di kantor Pos bermaterai Rp 6.000. Poin terpenting dalam pengusulan itu ialah surat permohonan yang ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat.

 

Persyaratan tersebut lantas didaftarkan ke pengadilan setempat untuk diregistrasi supaya mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya bakal dipimpin oleh seorang hakim tunggal.

 

Pihak yang bakal mengubah nama tersebut nantinya mengemukakan saksi paling tidak 2 orang sebagai penguat dalil permohonannya itu. Di dalam sidang, kedua saksi serta pemohon nantinya akan dicek hakim guna ditanya dalil penggantian nama.

Sidang sendiri biasanya dilangsungkan singkat, melulu dua kali persidangan. “Sidang permohonan dapat sekali atau dua kali diputus. Tergantung persyaratannya menyeluruh atau tidak. Seminggu lantas (setelah putusan), Penetapan dapat diambil,” kata Ibnu.

Namun tidak seluruh permohonan dikabulkan oleh hakim. “Bisa ditampik manakala tidak cocok dengan aturan dan tujuan,” imbuh Ibnu.

Ia menambahkan untuk ongkos sidang penggantian nama tersebut dibebankan untuk pihak yang mengemukakan permohonan. Kisaran ongkos pun berbeda-beda mulai dari selama Rp 100 ribu ke atas. “Biaya ditanggung pemohon cocok Skum (kuitansi resmi). Tergantung jauh dekatnya alamat/area yang dipanggil. Tidak diperkenankan menambah ongkos di samping yang tercantum,” ujar Ibnu.

Bila dikabulkan, maka nantinya penetapan hakim itu dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk diubah. Pihak dinas nantinya bakal memberikan daftar pinggir soal evolusi itu.

 

Leave a Comment